Peran Negara Singapura dan Malaysia dalam Pendidikan Islam

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan setiap individu. Pendidikan lebih dari sekedar membaca, menulis, dan berhitung. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan di manapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Saat ini, pendidikan merupakan salah satu investasi yang paling penting bagi masa depan masyarakat suatu negara dan sangat penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan atau ketidakadilan.

Pendidikan merupakan ivestasi jangka panjang bagi kemajuan suatu negara yaitu sebagai instrumen bagi perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Dalam manajemen pendidikan modern, salah satu fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi, misalnya pendidikan dapat membimbing peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan perilaku yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang berdaya saing. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya pengetahuan, keterampilan, sikap hidup yang diperoleh melalui pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Sejarah Pendidikan

1.      Singapura

Sir Thomas Stamford Raffles mendirikan Institut Singapura (sekarang dikenal sebagai Institut Raffles) pada tahun 1823, yang memulai pendidikan di Singapura yang berada dibawah kekuasaan Inggris. Kemudian, terdapat tiga jenis sekolah muncul di Singapura yaitu sekolah Melayu, sekolah Tionghoa dan Tamil, dan sekolah Bahasa Inggris. Sekolah Melayu digratiskan untuk semua siswa oleh Inggris, dimana bahasa Inggris dijadikan bahasa utama dalam proses belajar mengajar. Sebagian besar sekolah Tionghoa dan Tamil mengajarkan dengan bahasa ibu masing-masing. Siswa dari sekolah Tionghoa sangat serius mengikuti perkembangan di Tiongkok, terutama saat kebangkitan nasionalisme Tiongkok.

Selama Perang Dunia II, banyak siswa di Singapura yang putus sekolah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya backlog siswa setelah perang. Pada tahun 1947, program pendidikan sepuluh tahun dirumuskan. Antara tahun 1950 dan 1960-an, ketika ekonomi di Singapura mulai berkembang, Singapura mengadopsi sistem pendidikan yang menyediakan tenaga kerja terampil untuk program industrialisasi serta untuk menurunkan angka pengangguran. Kebijakan bilingualisme di sekolah secara resmi diperkenalkan pada tahun 1960, dimulai dengan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi negara. Pendidikan untuk anak-anak dari semua ras dan latar belakang mulai terbentuk.

Pada tahun 1980-an, perekonomian Singapura mulai makmur, membuat fokus sistem pendidikan Singapura bergeser dari kuantitas menjadi kualitas. Diferensiasi bagi siswa dengan kemampuan akademik yang berbeda mulai dilaksanaan, seperti pembenahan pendidikan kejuruan dan pembentukan Institut Teknologi baru.

Pada tahun 1997, sistem pendidikan di Singapura mulai berubah menjadi “kemampuan yang digerakkan” setelah Perdana Menteri Goh Chok Tong merumuskan visi pendidikan sebagai tempat untuk mempelajari bangsa. Kebijakan ini lebih menekankan kepada pendidikan nasional, berpikir kreatif, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran TIK. Sekolah menjadi lebih beragam dan diberi otonomi yang lebih bebas dalam menentukan kurikulum sendiri dan potensi akademik di daerahnya. Perbedaan antara berbagai aliran akademis mulai hilang. Kementerian Pendidikan secara resmi menyatakan bahwa “kesempurnaan” tidak hanya diukur dari segi akademik, sama seperti pegunungan “kesempurnaan” yang memiliki banyak puncak.[1]

2.      Malaysia

Di Malaysia, pendidikan telah mengalami evolusi yang sejalan dengan pembangunan dan kemajuan negara ini. Evolusi pendidikan ini yakni zaman pramerdeka (sebelum 1957), zaman pasca merdeka (1957 – 1970), zaman dasar ekonomi baru (1971 -1990), zaman dasar pembangunan negara (1991 – 2000), dan zaman dasar wawasan negara yang berlangsung hingga saat ini.

Pada mulanya, pendidikan di Malaysia menggunakan sistem pondok yang dijalankan di madrasah dan sekolah-sekolah agama. Sekolah ini memiliki kurikulum yang lebih terstruktur, waktu berlajar yang terjadwal, sarana dan prasana yang memadai. Tujuan sekolah tersebut ialah untuk melahirkan sumber daya yang bermoral tinggi.

            Selain sekolah pondok tersebut, adapula sekolah vernakular yang menggunakan bahasa ibu dalam sistem pengajarannya. Bahasa yang digunakan di antaranya yaitu Melayu, Cina, dan Tamil. Mata pelajaran yang biasa diaplikasikan di sekolah-sekolah Vernakular ialah Bacaan, Mengarang, Ejaan, Menulis, Ilmu Hisab, Latihan Jasmani dan Ilmu Alam. Kegiatan pembelajaran juga mulai dikembangkan di Tanah Melayu pada saat ini.

Pada zaman penjajahan Inggris, pendidikan di Malaysia memiliki ciri-ciri yakni kurikulum yang diterapkan sekolah satu dengan lainnya berbeda, lokasi sekolah bagi setiap kaum terpisah, setiap jenis sekolah khusus mengikuti kaum, bahasa pengantar berbeda-beda seperti Sekolah Cina berbahasa pengantar bahasa Mandarin, dan Sekolah Tamil berbahasa pengantar bahasa Tamil.[2]

B.     Kebijakan dan Politik Pendidikan

1.      Singapura

Pendidikan di Singapura dikelola oleh Kementerian Pendidikan Singapura, yang mengontrol perkembangan dan administrasi sekolah negeri yang menerima dana dari pemerintah, tetapi juga memiliki peran penasehat dan pengawas dalam hal sekolah swasta. Baik sekolah swasta maupun negeri, ada variasi dalam tingkat otonomi dalam kurikulum mereka, ruang lingkup bantuan pemerintah dan pendanaan, beban tuisi siswa, dan kebijakan masuk.

Pendidikan dianggarkan sekitar 20 persen dari anggaran tahunan nasional, yang mensubsidi pendidikan negara dan pendidikan swasta yang dibantu pemerintah bagi warga Singapura dan mendanai program Edusave, biaya yang secara signifikan lebih tinggi untuk non-warga negara. Pada tahun 2000 Undang-Undang Wajib Belajar mengkodifikasikan wajib belajar bagi anak-anak usia sekolah dasar (kecuali bagi mereka yang berkebutuhan khusus), dan menjadikan tindak pidana bagi orang tua yang gagal mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah dan memastikan kehadiran mereka. Pengecualian dierikan untuk sekolah rumah atau lembaga keagamaan penuh-waktu, tetapi orangtua harus mengajukan permohonan pengecualian dari Kementerian Pendidikan dan memenuhi patokan minimum.

Bahasa utama pengajaran di Singapura adalah bahasa Inggris, yang secara resmi ditetapkan sebagai bahasa pertama dalam sistem pendidikan setempat pada tahun 1987. Bahasa Inggris adalah bahasa pertama yang dipelajari oleh separuh anak-anak pada saat mereka mencapai usia prasekolah dan menjadi media utama pengajaran pada saat mereka mencapai sekolah dasar. Meskipun bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil juga termasuk bahasa resmi, bahasa Inggris adalah bahasa pengantar untuk hampir semua mata pelajaran kecuali bahasa ibu resmi dan sastra dari bahasa-bahasa tersebut; ini umumnya tidak diajarkan dalam bahasa Inggris, meskipun ada ketentuan untuk penggunaan bahasa Inggris pada tahap awal. Sekolah-sekolah tertentu, seperti sekolah menengah di bawah Special Assistance Plan (SAP), mendorong penggunaan lebih kaya dari bahasa ibu dan kadang-kadang dapat mengajar mata pelajaran dalam bahasa Mandarin. Beberapa sekolah telah bereksperimen dengan kurikulum yang mengintegrasikan mata pelajaran bahasa dengan matematika dan sains, menggunakan kedua bahasa Inggris dan bahasa kedua.

Sistem pendidikan Singapura telah digambarkan sebagai "terkemuka di dunia" dan pada tahun 2010 termasuk di antara yang terpilih untuk pujian oleh mantan Sekretasis Pendidikan Britania Raya dari Partai Konservatif Michael Gove. [3]

2.      Malaysia

Pada tahun 1957, Malaysia mewarisi sistem pendidikan yang terfragmentasi. Beberapa golongan dipilih untuk dididik di lembaga elit, sedangkan lebih dari setengah dari populasi tidak pernah menerima pendidikan formal. Tidak mengherankan, melek huruf pada usia dewasa termasuk rendah sebesar 52%. Hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjamin akses terhadap pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Selama periode 1956-1960, pendidikan dikembangkan dengan cepat. Hal tersebut sebagai wujud dari sebuah visi ambisi mengenai bagaimana nantinya dan akan seperti apa sistem pendidikan nasional yang baru. Prinsip-prinsip tersebut diatur sebagai dasar bagi Malaysia’s first Education Act di tahun 1961. Maka, berkembanglah pandangan mengenai pendidikan yang bersifat holistik di mana bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual para siswa, kemampuan spiritual, emosional, dan kemampuan secara fisik .

Lebih dari lima dekade sejak kemerdekaan, sistem pendidikan telah melewati beberapa tonggak penting, dimulai dari pengenalan kurikulum baru seperti Sekolah Dasar Terpadu, Kurikulum Bersepadu Sekolah atau Rendah (KBSR) dan Kurikulum Sekunder  Sekolah Terpadu atau Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang dikembangkan setelah Laporan Kabinet (1979), melalui pengembangan Pendidikan Filsafat Nasional (1988) dan Amandemen Undang-Undang Pendidikan (1996). Dengan beberapa langkah, Malaysia jelas telah berhasil selama masa 50 tahun terakhir. Tingkat melek huruf pada tahun 2010 untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 92%. Sekitar dua pertiga siswa melanjutkan pendidikan pasca sekolah menengah atau pelatihan, dari yayasan pra-universitas atau program matrikulasi pada lembaga-lembaga kejuruan. Sistem pendidikan juga secara konsisten menghasilkan siswa dan sekolah yang sebanding dengan skala internasional.

Sistem yang terfragmentasi berusaha diperbaiki oleh pemerintah yaitu dengan membuat blueprint kebijakan pendidikan di Malaysia. Berikut merupakan sejumlah agenda dalam roadmap kebijakan pendidikan di Malaysia. Menjamin keadilan dalam akses pendidikan berkualitas serta berstandar internasional, menjamin setiap anak mahir berbahasa malaysia dan bahasa inggris, mengembangkan nilai-nilai kebangsaan malaysia, transformasi profesi mengajar sebagai sebuah pilihan profesi, memastikan pimpinan sekolah yang memiliki performa terbaik di setiap sekolah, pemberdayaan JPNs, District Education Office or Pejabat Pelajaran Daerah (PPD), dan Lembaga Sekolah untuk menyesuaikan solusi permasalahan berdasarkan kebutuhan, menggunakan ICT untuk membangun kualitas pendidikan di Malaysia, penguatan kapasitas dan kapabilitas Kementerian Pendidikan, membangun kerjasama atau kemitraan dengan orang tua, masyarakat, serta sektor swasta, memberikan kualitas pendidikan yang sesuai dengan pengorbanan biaya pendidikan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik secara langsung.

Dalam proses kebijakan pendidikan di Malaysia, terdapat beberapa fase dalam proses pembuatan rencana strategis perbaikan pendidikan di Malaysia. Berikut merupakan proses kebijakan pendidikan di Malaysia:

Blueprint mencakup rencana aksi dan intervensi prioritas untuk transformasi dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Transformasi pendidikan akan memakan waktu lebih dari 13 tahun, di mana:

Gelombang 1 (2013-2015): pembangunan kerangka sistematik dengan daya dukung pengajar dan berfokus pada keterampilan dasar dengan kunci keberhasilan yaitu 100% murid mampu berbahasa Malaysia serta target kemampuan Bahasa Inggris.

Gelombang 2 (2016-2020): mempercepat perbaikan sistem dengan kinerja pelajar lulusan Malaysia setara dengan rata-rata standar internasional serta 50% pengurangan kesenjangan pendidikan di Kota dan Desa serta penurunan 25% dalam kesenjangan sosial-ekonomi serta kesenjangan gender.

Gelombang 3 (2021-2025): bergerak menuju keunggulan dengan peningkatan fleksibilitas operasional dengan performa yang dimiliki Malaysia pada TIMSS dan PISA berada di peringkat tiga teratas dalam hal sistem pendidikan.

Kebijakan pendidikan tersebut juga dilakukan melalui 3 fase, yaitu :

• Fase 1: Merupakan kajian komprehensif dan diagnosis sistem pendidikan. Fase ini dimulai dengan evaluasi rinci dari kinerja sistem pendidikan Malaysia, dengan fokus pada capaian yang dihasilkan oleh pelajar, menilai akar penyebab dan pendorong utama untuk meningkatkan kinerja, dan mengenali contoh-contoh keunggulan yang terdapat dalam sistem pendidikan lainnya sebagai model untuk emulasi dan replikasi.
• Fase 2: Berfokus pada pembangunan blueprint preliminary education dengan mengidentifikasikan prioritas pembangunan serta pembuatan program dari kebijakan yang lebih rinci dan mendetail. Fase ini menggabungkan hasil dialog nasional dengan GTP 2.0 lab pendidikan sebagai input. Pada April 2012, kementerian menyelenggarakan dialog nasional untuk menggali umpan balik dari rakyat sebagai masukan dari pembuatan sistem pendidikan. Dialog ini melibatkan peran orang tuan, guru, dan murid. Dialog dipimpin oleh Tan Sri Dato’ Dr. Wan Mohd. Zahid Mohd. Noordin yang mengepalai 16 townhalls (Putrajaya, Perak, Kedah, Sabah, Sarawak, Labuan, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Penang, Pahang, Kelantan, Terengganu, dan Johor) yang dihadiri sebanyak 12.000 anggota perwakilan publik dan 20 sesi roundtable dengan 325 partisipan. Anggota juga memiliki kesempatan memberikan ide atau masukan melalui online portal MyEduReview, Facebook, dan Twitter. Lebih dari 150 memorendum telah masuk ke kementerian dengan total lebih dari 7.000 rekomendasi telah diterima.

Sekitar 90 anggota dari kementerian terkait (seperti Departemen Keuangan, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Pendidikan Tinggi dan Departemen Perempuan, Keluarga, dan Pengembangan Masyarakat) terlibat pada basis full-time. Kementerian mereview semua input baik dari dialog nasional maupun lab secara cermat, kemudian mengintegrasikannya ke dalam blueprint yang berdasarkan pada 4 kriteria, yakni: Pertama, setiap tindakan yang dilakukan harus berkontribusi terhadap sistem dan merupakan hasil representasi dari para pelajar. Kedua, departemen menyesuaikan dengan keadaan internasional dalam mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang membuat perbedaan besar dalam sistem dan perbaikan pelajar. Ketiga, usulan harus relevan dengan titik awal sistem dan berada dalam kemampuan departemen untuk mewujudkannya. Keempat, manfaat dari pelaksanaan proposal harus lebih besar daripada kerugian finansial dan operasional.

• Fase 3: Berfokus pada keputusan akhir dari blueprint. Selama proses ini, upaya kementerian yakni memperoleh input yang bersifat independen dari masyarakat Malaysia dan Panel Review Internasional. Umpan balik diperoleh anggota melalui interaksi tatap muka, baik secara langsung maupun melalui video. Malaysia Panel Review: Sebanyak 12 warga Malaysia terkemuka dari latar belakang profesional dan sektor swasta berkumpul, di bawah kepemimpinan Tan Sri Dato’ Dzulkifli bin Abdul Razak, Wakil Rektor Albukhary International University. International Review Panel: Pemerintah menggelar workshop yang melibatkan empat pendidik global terkemuka. Pendidik ini melakukan kajian dan menyumbangkan inisiatif transformasi, dan mengajukan perspektif mereka berdasarkan tolak ukur Malaysia dan. Para anggota panel juga melakukan perjalanan ke Malaysia untuk melakukan lokakarya dan kunjungan lapangan di Q4 2012 dan akan memberikan umpan balik sebelum finalisasi Blueprint pada akhir 2012.

Proses kebijakan pendidikan di Malaysia tidak terlepas dari peran aktor dalam pembuatan kebijakan. Selain pemerintah, terdapat peran Bank Dunia, UNESCO, dan OECD dalam proses kebijakan pendidikan di Malaysia. Kementerian juga berkonsultasi mengenai kebijakan terkait yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga lain, termasuk Departemen strategi blueprint transformasi Pendidikan Tinggi 2007-2020 dan 2011-2020 terhadap enkulturasi belajar sepanjang hayat. Blueprint ini merupakan hasil dari analisis mendalam, wawancara, Focus Group Discussion (FGD), survei dan penelitian yang dilakukan dengan dukungan Pemerintah Malaysia serta sejumlah pakar pendidikan skala internasional, pejabat kementerian terkait, perwakilan guru, kepala sekolah, dan orang tua di seluruh wilayah Malaysia. Selain itu, melalui dialog nasional yang dilakukan antara bulan April dan Juli 2012, hampir 12.000 anggota pemangku kepentingan publik dan kelompok kepentingan lainnya ikut terlibat dalam pemberian saran dan masukan dalam proses pembuatan kebijakan. Blueprint mencakup rencana aksi dan intervensi prioritas untuk melakukan transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan.[4]

BAB III

KESIMPULAN

Kebijakan dan politik pendidikan pada suatu Negara merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perumusan, analisis, implementasi, monitoring/pemantauan serta evaluasi seputar masalah pendidikan yang diterapkan dalam menjawab tantangan pendidikan dan diberlakukan dan diperbarui secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

Ril, As. “WARTA SEJARAH: SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA.” WARTA SEJARAH (blog), 9 Juni 2016. http://wartasejarah.blogspot.com/2016/06/sejarah-pendidikan-di-malaysia.html.

sasrawan, hedi. “Pendidikan di Singapura (Artikel Lengkap) | Hedi Sasrawan.” Pendidikan di Singapura (Artikel Lengkap) | Hedi Sasrawan (blog). Diakses 13 Maret 2019. http://hedisasrawan.blogspot.com/2015/03/pendidikan-di-singapura-artikel-lengkap.html.

Wikipedia. “Pendidikan di Singapura.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2018. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_di_Singapura&oldid=14503702.

Yuliantika, Widya. “Studi Perbandingan Kebijakan Pendidikan Malaysia - Australia,” 2014. https://www.academia.edu/7368464/Studi_Perbandingan_Kebijakan_Pendidikan_Malaysia_-_Australia.

---

[1] hedi sasrawan, “Pendidikan di Singapura (Artikel Lengkap) | Hedi Sasrawan,” Pendidikan di Singapura (Artikel Lengkap) | Hedi Sasrawan (blog), diakses 13 Maret 2019, http://hedisasrawan.blogspot.com/2015/03/pendidikan-di-singapura-artikel-lengkap.html.

[2] As Ril, “WARTA SEJARAH: SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA,” WARTA SEJARAH (blog), 9 Juni 2016, http://wartasejarah.blogspot.com/2016/06/sejarah-pendidikan-di-malaysia.html.

[3] Wikipedia, “Pendidikan di Singapura,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 2018, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendidikan_di_Singapura&oldid=14503702.

[4] Widya Yuliantika, “Studi Perbandingan Kebijakan Pendidikan Malaysia - Australia,” 2014, https://www.academia.edu/7368464/Studi_Perbandingan_Kebijakan_Pendidikan_Malaysia_-_Australia.

Share this post